Tanpa Sekat Agama, Gubernur Ria Norsan Sebut Ekonomi Syariah Kalbar Adalah Solusi Universal

KubuRayaToday – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa ekonomi syariah bukanlah sistem yang eksklusif bagi umat Islam saja. Dalam acara Coffee Morning yang digelar Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalbar di Aula Bank Kalbar, Kamis (8/1/2026), ia menekankan bahwa manfaat ekonomi berbasis syariah bersifat universal dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama.

Menurut Ria Norsan, skema mudharabah atau bagi hasil yang menjadi landasan bank syariah menawarkan keadilan dan kemaslahatan yang luas. Hal ini menjadikan perbankan syariah sebagai pilihan yang adekuat bagi nasabah, baik Muslim maupun non-Muslim.

“Sistem syariah bersifat universal. Meskipun berlandaskan nilai-nilai Islam, manfaat dari sistem perbankan syariah diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalbar terus mendukung dualitas sistem, di mana layanan konvensional dan syariah tersedia sebagai pilihan bagi semua warga,” jelas Ria Norsan.

Di hadapan jajaran pimpinan OJK, Bank Indonesia, dan praktisi perbankan, Gubernur juga memberikan pesan kuat mengenai pentingnya perubahan mentalitas.

Mengutip nilai luhur dari surat Ar-Ra’du ayat 11, ia mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi syariah di Kalimantan Barat sangat bergantung pada niat dan ikhtiar internal para pelakunya.

“Semuanya itu tergantung dari diri kita sendiri. Jika kita ingin maju, maka majulah. Saya mendorong Bank Kalbar Syariah untuk terus berinovasi dan memodifikasi layanan agar mampu bersaing memenuhi kebutuhan masyarakat modern,” tegasnya.

Direktur Eksekutif KDEKS Kalbar, Prof. Edy Suratman, menambahkan bahwa penguatan ekosistem syariah ini sejalan dengan visi misi yang tertuang dalam RPJMD Kalimantan Barat 2025-2029.

Ia menargetkan Kalbar kembali mengukir prestasi dalam Anugerah Adinata Syariah yang akan diumumkan Juni 2026 mendatang.

“Kalbar sebelumnya telah meraih penghargaan terbaik ketiga nasional kategori Ekonomi Hijau. Tahun 2026, kita harus lebih baik lagi. Kriterianya luas, mulai dari produk halal, gaya hidup syariah, UMKM, hingga perbankan syariah yang inklusif,” ujar Prof. Edy.

Diskusi ini diharapkan mampu meningkatkan gairah masyarakat Kalimantan Barat untuk mulai beralih ke produk keuangan syariah.

Melalui sinergi lintas instansi, ekosistem ekonomi syariah diharapkan tidak hanya memperkuat stabilitas ekonomi daerah, tetapi juga menjadi motor pemerataan kesejahteraan yang adil bagi seluruh umat di Bumi Khatulistiwa.