Dana Desa Dipangkas Rp50 Miliar, Bupati Sujiwo ke Para Kades: Stop Belanja Seremonial!

KubuRayaToday.Com – Pemerintahan tingkat desa di Kabupaten Kubu Raya kini tengah menghadapi ujian berat. Akibat kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional, alokasi Dana Desa (DD) untuk Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2026 resmi dipangkas hingga hampir Rp50 miliar.

Menanggapi tekanan fiskal yang drastis ini, Bupati Kubu Raya Sujiwo memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala desa saat menghadiri Peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Sungai Kakap, Kamis (15/1/2026). Ia meminta para kades untuk melakukan efisiensi total.

“Memang berat, teramat berat. Pemangkasan Dana Desa hampir Rp50 miliar ini berdampak langsung ke desa-desa. Oleh karena itu, saya minta seluruh kepala desa untuk kencangkan ikat pinggang,” ujar Sujiwo dengan nada serius.

Secara keseluruhan, Kabupaten Kubu Raya mengalami pemotongan TKD mencapai Rp397 miliar, angka yang disebut Sujiwo sebagai yang tertinggi di Kalimantan Barat. Meski dihimpit keterbatasan anggaran, Bupati menekankan bahwa kualitas pelayanan publik di tingkat desa tidak boleh merosot sedikit pun.

“Tidak boleh pelayanan publik terganggu. Jangan sampai masyarakat yang menanggung dampak dari pemangkasan anggaran ini. Pelayanan di desa harus tetap berjalan prima,” tegasnya.

Bupati Sujiwo meminta para kades melakukan inventarisasi ulang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ia menginstruksikan agar program-program yang bersifat rutinitas, operasional berlebihan, maupun kegiatan seremonial segera ditiadakan atau ditunda.

“Diinventarisir kembali. Setiap rupiah itu harus menukik dan mendarat langsung untuk kepentingan publik. Belanja-belanja yang tidak terlalu penting mohon untuk ditiadakan sementara. Fokuskan ke kebutuhan mendesak masyarakat,” kata Sujiwo.

Meskipun menghadapi tantangan finansial yang masif, Sujiwo berharap momentum Hari Desa Nasional menjadi penguat semangat bagi para aparatur desa. Menurutnya, keterbatasan anggaran justru harus memicu kreativitas desa dalam mencari alternatif pembangunan.

“Himpitan anggaran ini menuntut desa tetap kreatif dan adaptif. Desa adalah fondasi pembangunan. Kita harus pastikan pembangunan dari pinggiran tetap berjalan tanpa kehilangan arah, meski dengan dana yang terbatas,” pungkasnya.

Dengan instruksi ini, para kepala desa di Kubu Raya kini diharapkan mampu melakukan manajemen risiko fiskal agar program-program prioritas seperti ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan tetap terjaga di tengah badai pemangkasan dana dari pemerintah pusat.