Jiwo Bakal Geser Anggaran Jalan untuk Perbaiki 60 Persen Sekolah Rusak

KubuRayaToday.Com — Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan bahwa pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan, merupakan prioritas utama pemerintah daerah. Penegasan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 tingkat Kecamatan Terentang, Jumat (30/1/2026).

Sujiwo menyatakan bahwa percepatan proses Musrenbang dan penganggaran harus bermuara pada perlindungan hak-hak rakyat yang paling mendasar. Ia memberikan peringatan keras kepada fasilitas kesehatan agar tidak ada diskriminasi dalam pelayanan.

“Kesehatan itu hak dasar rakyat dan amanat konstitusi. Saya minta puskesmas, rumah sakit, dan tenaga kesehatan mengutamakan keselamatan nyawa rakyat,” tegas Sujiwo di hadapan peserta Musrenbang.

Bupati menekankan komitmen pribadinya sebagai pimpinan daerah agar tidak ada warga kurang mampu yang terabaikan saat membutuhkan bantuan medis. “Saya tidak ingin ada rakyat miskin yang meninggal hanya karena dia miskin. Itu tanggung jawab saya sebagai negara, sebagai bupati, dan sebagai pribadi,” ujarnya.

Selain kesehatan, sektor pendidikan kini menjadi perhatian serius. Sujiwo mengungkapkan data yang cukup memprihatinkan, di mana sekitar 60 persen bangunan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kubu Raya masih dalam kondisi rusak berat dan rusak sedang.

Untuk mengatasi hal tersebut, ia berencana melakukan penyesuaian porsi anggaran pada tahun mendatang. “Tahun depan mungkin porsi infrastruktur jalan kita kurangi sedikit. Kita imbangi ke sektor lain, terutama pendidikan, karena kondisi sekolah kita masih banyak yang memprihatinkan,” jelasnya secara terbuka.

Tidak hanya fasilitas fisik, Sujiwo juga menyoroti sektor ekonomi produktif. Ia berjanji akan menghidupkan kembali sektor perikanan dan pertanian yang sempat dinilai “mati suri” agar dapat kembali menjadi penopang utama ekonomi masyarakat perdesaan.

Meskipun saat ini Kabupaten Kubu Raya menghadapi tantangan fiskal berupa pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp397 miliar—pemotongan terbesar di Kalimantan—Sujiwo menjamin pelayanan dasar tidak akan goyah. Menurutnya, fiskal daerah tetap dalam kondisi sehat berkat dukungan APBN yang juga cukup besar.

“Kita kabupaten dengan pemotongan terbesar. Tapi alhamdulillah, APBN kita juga lumayan besar dan fiskal kita tetap sehat. Saya pastikan pemotongan ini tidak mengganggu pelayanan dasar rakyat,” ucap Sujiwo optimis.

Ia menutup arahannya dengan menekankan bahwa perencanaan yang tepat sasaran adalah kunci pengelolaan anggaran di tengah keterbatasan. Baginya, tujuan utama membangun daerah adalah memastikan hak-hak dasar setiap warga negara terpenuhi dengan baik.